JAKARTA – DPR meminta pemerintah jangan mudah mengubah kebijakan. Apalagi terkait dengan subsidi kepada masyarakat.
“Pemerintah jangan gampang mengubah kebijakan,” kata Anggota Komisi VI DPR, Khilmi, menanggapi pembelian gas elpiji 3 Kg hanya membolehkan warga yang sudah terdata saja, seperti dikutip Selasa (29/8/2023).
Yang perlu diperbaiki, menurutnya, pendistribusian gas elpiji 3 Kg. Ini yang seharusnya dipikirkan bersama antara pemerintah dengan yang diberi tugas (Pertamina).
Sebab, ia khawatir nantinya masyarakat kesulitan untuk memperoleh gas elpiji 3 Kg.
BACAJUGA
Memang, Khilmi mengaku kewajiban penggunaan KTP untuk membeli gas elpiji 3 Kg merupakan upaya transformasi subsidi yang diawali dengan pendataan dan pencocokan data pengguna agar tepat sasaran dan dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok warga tidak mampu serta tidak terulangnya masalah pupuk subsidi.
Selain itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini juga meminta pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena perlu ada kontrol yang kuat hingga ke tingkat agen guna memastikan konsumsi gas elpiji subsidi ini tak melebihi kebutuhan untuk menghindari terjadi gejolak. (be-021)
Discussion about this post