JAKARTA – DPR meminta pemerintah segera mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pembatasan pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya 2 kantong atau 10 Kg yang dijual di ritel modern.
“Kita hargai upaya pemerintah tersebut bertujuan untuk mengatur pasar beras,” kata Ketua Komisi VI DPR, Faisol Riza, seperti dikutip dari laman DPR, Selasa (10/10/2023).
Sebab, pihaknya menyadari harga komoditas pangan terutama beras dimana-mana terlihat naik. “Ini menunjukkan ada keterbatasan produk,” jelasnya.
Terkait dengan dibatasinya pembelian beras tersebut, ia memang perlu segera disosialisasikan agar masyarakat tidak panik.
BACAJUGA
Selain itu, Faisol juga berharap pemerintah mencari terobosan baru, bagaimana kebutuhan pasokan beras di pasaran dan cadangan tercukupi agar tidak terlalu terpengaruh kondisi global dan laju inflasi tetap terjaga.
“Jadi perlu ada rencana jangka panjang agar cadangan beras dalam negeri terus ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Plt Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi mengungkap pembatasan pembelian beras SPHP di ritel modern merupakan kebijakan untuk mendorong masyarakat berbelanja dengan bijak.
Di sisi lain, kebijakan ini juga agar stok beras yang dikelola pemerintah aman, meski menghadapi kekeringan akibat dampak El Nino. (be-021)
Discussion about this post