BOGOREXPOSE.COM- Semangat efisiensi yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, sepertinya diabaikan oleh para wakil rakyat Provinsi Jawa Barat.
Pasalnya, mereka tetap melaksanakan kegiatan studi banding ke sejumlah daerah, termasuk Bali dan Semarang, pada 15–17 Juni 2025 lalu.
Hal itu langsung menuai kritikan dari Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat (FPDR), Poppy Nuraeni.
Menurutnya, studi banding tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan oleh presiden Prabowo Subiyanto.
“Jika efisiensi menjadi dasar kebijakan anggaran, maka seluruh perangkat negara harus memberi contoh,” ujar Poppy.
Menurutnya, mengapa teknologi seperti pertemuan virtual tidak dimanfaatkan untuk memperoleh informasi kebijakan antar daerah.
“Kegiatan yang bisa dilakukan daring, semestinya tidak perlu dilakukan dengan perjalanan fisik,” tambahnya.
Kritik itu muncul usai sebuah foto yang memperlihatkan sejumlah anggota DPRD Jabar tengah bersantap di restoran Nasi Tempong Bu Indra di Bali turut beredar luas di media sosial.
Foto tersebut menjadi sorotan dan memicu perdebatan publik mengenai urgensi kunjungan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menyebut kegiatan tersebut sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya dan telah mengalami pemangkasan durasi.
”Tadinya direncanakan empat hari, tapi kami efisiensikan jadi tiga hari saja. Perjalanan ke luar negeri juga kami coret,” ujarnya.
Diketahui, agenda yang berlangsung selama tiga hari itu disebut sebagai hasil usulan dari masing-masing komisi di lingkungan dewan.
Meski tak tercantum secara khusus dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2025, belanja perjalanan dinas dalam negeri diketahui dialokasikan sebesar Rp370,5 miliar.
Sementara untuk perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp2,4 miliar, sehingga total anggaran yang dikucurkan untuk keperluan perjalanan mencapai Rp372,9 miliar. (mrn)
Discussion about this post