BOGOR –Jelang tahapan konsolidasi demokrasi serta pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bogor mendatangi Komando Distrik Militer (Kodim) 0606/Kota Bogor.
Dalam audiensi tersebut, kedua lembaga membahas berbagai isu strategis terkait kepemiluan. Beberapa poin krusial yang menjadi fokus diskusi di antaranya adalah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), peningkatan partisipasi peserta dan pemilih, serta faktor geografis, demografi, dan kondisi sosial kemasyarakatan yang berpotensi memengaruhi jalannya pesta demokrasi.
Perwakilan Bawaslu Kota Bogor, Supriantona, memaparkan sejumlah langkah pengawasan yang menjadi prioritas ke depan. Fokus tersebut meliputi pengawasan tahapan utama Pemilu, pemutakhiran daftar pemilih, pengawasan peserta Pemilu, upaya mitigasi potensi gangguan berbasis isu SARA, hingga pengawalan terhadap komitmen netralitas TNI.
“Kami membahas beberapa program kerja yang telah dijalankan Bawaslu Kota Bogor dalam mendongkrak literasi demokrasi masyarakat,” ujar Anto.
Program-program tersebut kata dia, meliputi koordinasi penanganan pelanggaran, Program Pengawasan Partisipatif (P2P), pengawalan hak pilih, hingga Kelas Hukum Pemilu yang menyasar kalangan mahasiswa, partai politik, dan masyarakat umum.
“Bawaslu juga menaruh perhatian khusus terhadap potensi rendahnya partisipasi pemilih, terutama dari kalangan pemilih pemula,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dandim 0606/Kota Bogor, Kolonel Kav Gan Gan Rusgandara, menekankan bahwa komunikasi, koordinasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilu berlangsung.
“Kami menilai kolaborasi di lapangan antara penyelenggara Pemilu dengan unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah termasuk peran aktif Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Satpol PP sangat vital untuk mengantisipasi dan memitigasi kerawanan,” Jelasnya.
Lebih lanjut, Kolonel Kav Gan Gan Rusgandara mengajak semua pihak untuk konsisten mengedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.
“Pemilu yang berkualitas dan berintegritas akan melahirkan pemimpin serta program pembangunan yang mampu membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat di masa depan,” tegasnya. (Risky)
Discussion about this post