JAKARTA – Komisi VI DPR meminta Pos Indonesia mendistribusikan logistik pemilu 2024 memakai teknologi untuk memantau secara real time.
“Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin berpotensi menjadi kendala. Seperti kurangnya pengetahuan teknologi di daerah tertentu,” kata anggota Komisi VI DPR, Muslim, saat rapat kerja dengan jajaran PT Pos Indonesia, Selasa (11/7/2023).
Jadi penggunaan teknologi, ia mengungkap untuk mempermudah kinerja dalam menyalurkan logistik Pemilu melalui improvisasi teknologi. Jangan sampai ini menjadi bumerang yang akan mengganggu jalannya proses pemilu dan juga membuka potensi masalah baru dalam proses pemilu ini.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan Pos Indonesia dapat mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan logistik dan sistem koordinasi dengan KPU, terutama setelah ada pemekaran wilayah dengan adanya provinsi baru.
BACAJUGA
Sehingga distribusi logistik Pemilu 2024 dapat tersebar dengan baik hingga pelosok negeri.
Sebab setelah pemilu 2019 yang lalu, Indonesia telah berkembang secara administrasi. Ada pemekaran wilayah, bahkan baik provinsi kita hari ini kan dari 34 kan sudah 37 dan provinsi yang baru ini.
Muslim juga berharap Pos Indonesia ke depan dapat terus berkembang dan berinovasi, sehingga tidak kalah dengan perusahaan logistik swasta. (be-021)
Discussion about this post