JAKARTA – Kasus bocornya 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) menuai keprihatinan politisi Senayan. Atas kejadian tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta berbenah diri.
“Jika benar dugaan kebocoran data ini, itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Kalau IT KPU bisa dijebol, maka hasil pemilu nantinya dikhawatirkan rentan dimanipulasi,” kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, seperti dikutip Senin (4/12/2023).
Pihaknya mengungkapkan rasa herannya terkait data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, bisa bocor di dunia maya. Padahal data DPT ini dinilai super sensitif.
Karenanya, ia meminta KPU harus memiliki mekanisme pencegahan, terkait perlindungan data pemilih. Termasuk metode yang digunakan dalam memproteksi kerahasian data itu.
“Jangan sampai kejadian peretasan justru menimbulkan perdebatan di masyarakat dan membuat kredibilitas KPU menjadi tercoreng,” tandasnya.
Sebagai pihak yang diberi amanah untuk penyelenggara pemilu, ia menegaskan KPU harus memastikan keamanan data pemilih bisa terjaga dengan baik. Sehingga tak bisa diretas oleh siapapun.
“KPU mesti menyelidiki dengan seksama. Dan mengumumkan hasil penyelidikannya kepada publik secara terbuka dan transparan,” katanya.
Sebelumnya, KPU menggandeng tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendalami laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id. (be-021)
Discussion about this post