BOGOR-Bupati Bogor, Rudy Susmanto, akhirnya muncul dan buka suara terkait pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (29/10/2026) di Polres Bogor.
Dirinya mengungkapkan, turut dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
“Jadi, dari beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu, ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Salah satunya termasuk saya juga dimintai keterangan. Nah, kita harus sampaikan juga ke publik bahwa jangan sampai muncul pertanyaan kenapa bupatinya tidak dimintai keterangan. Bupati Bogor pun dimintai keterangan,” ujar Rudy, mengutip Aktualita.co.id, di Hotel Sayaga Wisata, Cibinong, Kabupaten Bogor. Jumat (30/10/2026).
Keterangan yang diminta KPK kata dia, berkaitan dengan sejumlah isu yang berkembang di Kabupaten Bogor. Di antaranya menyangkut Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Pendidikan (Disdik), beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, serta sejumlah program yang sedang berjalan di lingkungan Pemkab Bogor.
Rudy menegaskan, pemerintah daerah menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
“Tentunya, kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apa yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kita harus dukung dan support bersama-sama,” katanya.
Ia juga mengatakan kepercayaannya terhadap integritas KPK dalam mengusut berbagai persoalan yang terjadi. Menurutnya, pemeriksaan secara maraton yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum.
“Kita percaya aparat penegak hukum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik. Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pemeriksaan secara maraton di berbagai hal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rudy memastikan Pemkab Bogor akan kooperatif dengan memberikan data maupun keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Ia menegaskan, semangat pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan Kabupaten Bogor yang lebih baik.
“Kita Pemerintah Kabupaten Bogor tentunya men-support dan memberikan data serta keterangan yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, supaya semangatnya tetap sama. Kita ingin memerangi korupsi bersama-sama, ingin Bogor jauh lebih maju ke depan,” jelasnya.
Rudy juga berharap Kabupaten Bogor dapat menjadi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang sehat, bersih, dan berintegritas.
Di sisi lain, Rudy menegaskan bahwa proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat jalannya pembangunan maupun pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
“Kita serahkan semuanya pada proses hukum yang berjalan. Tapi pembangunan tidak boleh berhenti, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu. Kita tunggu nanti dari proses yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi,” tegasnya. (Billy Adhiyaksa/Imam Morron)


















Discussion about this post