Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima dukungan sekaligus masukan dari para Srikandi Perumahan, perempuan pengembang yang aktif membangun rumah bersubsidi maupun komersial di berbagai daerah Indonesia. Pertemuan ini digelar di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri II, Jakarta, Jumat (8/8/2025) malam.
Menteri Maruarar mengapresiasi semangat dan gotong royong para Srikandi Perumahan dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, Kementerian PKP terbuka untuk menerima saran, kritik, dan pengaduan terkait pelaksanaan program tersebut.
“Terimakasih atas dukungan para Srikandi Perumahan yang tetap semangat dan gotong royong membangun rumah untuk rakyat mensukseskan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar.
Menteri PKP juga meminta agar setiap hambatan yang dihadapi pengembang dalam pembangunan perumahan di daerah segera disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. “Sampaikan pada kami apabila ada pengaduan terkait program dan kebijakan yang belum terlaksana. Kami akan segera tindaklanjuti, tapi mesti jelas apa dan siapa yang mengadukannya,” tegasnya.
Para perempuan pengembang yang hadir mewakili berbagai asosiasi pengembang dari sejumlah daerah seperti Cileungsi dan Bekasi (Jawa Barat), Sulawesi Selatan, Solo (Jawa Tengah), Bandung, Palembang, Lombok, Bali, hingga Papua. Mereka telah dan akan melaksanakan proyek perumahan bersubsidi dan komersial di wilayah masing-masing.
Salah satu peserta audiensi, Nabila asal Palembang, mengaku bangga bisa bertemu langsung dengan Menteri PKP. Ia mengeluhkan beberapa kondisi di lapangan, seperti rusaknya akses jalan di kawasan perumahan subsidi di Banyuasin, Palembang, di mana ia tengah membangun proyek rumah subsidi.
“Ya Alhamdulillah saya bisa bangun rumah subsidi di Banyuasin, Palembang. Subsidi semua Pak,” ujarnya.
Nabila juga menyampaikan bahwa kendala lain yang ditemui adalah soal Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang masih bersyarat dan belum sepenuhnya diterapkan di daerah. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperhatikan infrastruktur penunjang agar program rumah subsidi berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.





















Discussion about this post