BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengelar debat, kali ini untuk Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang ikut dalam perhelatan Pilpres pada 2024 mendatang.
Debat Pilpres 2024 seri kedua dihelat di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/12/2023) pukul 19.00 WIB yang menghadirkan tiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD.
Debat Cawapres ini memang ditungu-tunggu oleh masyakarat Indonesia, bahkan tak jarang mereka sampai menggelar nonton bersama di beberapa daerah, tak terkecuali di Kota Bogor.
Tim Pemenangan Daerah (TPD) Paslon Ganjar-Mahfud mengelar nonton bareng di poskonya di Perumahan Taman Kencana, Kota Bogor.
BACAJUGA
Riuh dan ramai saat debat ketiga cawapres dimulai, semua pendukung semangat menonton untuk melihat jagoannya berdebat.
Ketiga cawapres memaparkan visi dan misi hingga adu argument antar cawapres membuat masyarakat semakin yakin dengan pilihannya pada Februari 2024 mendatang.
Saat debat pasangan Ganjar-Mahfud menjadi sorotan karena datang mengenakan pakaian adat, Mahfud MD mengenakan pakaian daerah asalnya, Madura. Adapun capres Ganjar Pranowo mengenakan pakaian adat Rote.
Awal mulai debat, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyoroti maraknya korupsi di Indonesia sebagai penghalang terbesar untuk mencapai kemakmuran ekonomi.
“Ada yang bertanya kepada kami: ‘mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu tahun karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%’,” tutur Mahfud MD.
Dia menambahkan bahwa, menurut pihak yang bertanya itu, tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi itu hanya tercapai pada periode 1981-1991 pada era Orde Baru.
“Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena ini kita raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat.
Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor dan investasi.”
Mahfud MD menyoroti hasil riset Transparansi Internasional yang mengatakan korupsi terjadi secara masif di eksekutif, yudikatif, dan legislatif “secara besar-besaran.”
“Akibatnya apa? Rakyat miskin,” ujarnya seraya mengutip beberapa individu yang dia temui di beberapa tempat di Indonesia yang mengeluhkan kondisi ini.
“Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut – ada korupsi di masalah kelautan. Kita punya udara – pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi.”
“Kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi,” tutur Mahfud MD, yang juga menyorot mereka yang merasa diperas ketika ingin melakukan investasi atau melakukan usaha di Indonesia.
“Kalau kami bayar – padahal diperas. Lalu ketahuan, kami ditangkap. Katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini,” tambahnya, kemudian menutup visi misinya dengan menegaskan pentingnya pemerataan ekonomi di Indonesia.
Di sesi pertama debat cawapres, tema yang dibahas mengenai ekonomi kerakyatan.
Pertanyaan dari panelis yang muncul adalah bagaimana kebijakan pasangan calon untuk mengatasi digitalisasi yang berpotensi merugikan usaha dan mitra konsumen melalui penyalahgunaan data digital?
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan kebijakan yang terkait dengan data digital sudah dibuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun begitu, persoalan data digital yang masif terjadi saat ini dan menjerat masyarakat adalah pinjaman online alias pinjol.
“Kasus pinjol sangat problematik karena dia dibuat secara hukum perdata, lewat gawai. Rakyat yang tidak tahu langsung mengiyakan syarat-syarat pinjaman online tanpa mengetahui dampak negatifnya,” ucap Mahfud MD.
Gara-gara ketidaktahun masyarakat, banyak jadi korban bahkan sampai bunuh diri.
Mahfud mengambil contoh kasus seorang guru di Semarang, Jawa Tengah, yang meminjam uang dari pinjol sebesar Rp500.000 tapi utang yang harus dibayar menjadi Rp240 juta lantaran bunga yang berkali lipat.
Sebagai Menkopolhukam, dia mengaku pernah menyampaikan ke Polri soal kasus-kasus pinjol. Tapi Polri klaimnya, enggan menangani persoalan ini lantaran ranahnya hukum perdata. (be-031)
Discussion about this post