BOGOR — Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Bogor secara aklamasi kembali menetapkan Rusli Prihatevy sebagai Ketua DPD periode 2025–2030.
Di balik klaim “kesolidan internal,” momentum ini langsung dibebani target politik yang tergolong tinggi dari pengurus provinsi.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menginstruksikan kepengurusan baru untuk melompat dari perolehan 7 kursi saat ini menjadi 10 hingga 11 kursi pada pemilu mendatang, sekaligus mengamankan kursi eksekutif.
“Mudah-mudahan dengan terpilihnya beliau secara aklamasi ini menyempurnakan kesolidan dan kebersamaan yang sudah terjaga,” kata Daniel di Bogor, Jumat (31/7).
BACAJUGA
Namun, kemenangan mutlak Rusli dan target tinggi dari DPD Jawa Barat menyisakan sejumlah catatan kritis terkait dinamika demokrasi internal partai serta realitas politik di Kota Bogor.
Aklamasi kerap dipromosikan sebagai simbol keharmonisan. Namun dalam kacamata politik modern, terpilihnya kembali figur petahana tanpa lawan bertanding dapat mengindikasikan minimnya ruang kontestasi dan regenerasi di tubuh partai.
Tanpa adanya adu gagasan antar kandidat dalam forum Musda, publik tidak dapat melihat alternatif visi maupun strategi baru yang ditawarkan untuk menjawab tantangan Kota Bogor ke depan.
Keinginan Golkar Jabar merebut kursi eksekutif serta menaikkan raihan legislatif hingga nyaris 50% di Kota Bogor dinilai sangat optimistis. Karakter pemilih Kota Bogor yang cair, kritis, dan didominasi generasi muda menuntut strategi politik yang konkrit, bukan sekadar hitungan di atas kertas.
Menanggapi instruksi tersebut, Rusli Prihatevy menegaskan bahwa partainya tengah menyusun langkah secara terukur.
“Ini masih berproses. Dengan hitungan kalkulatif yang matang, apa yang menjadi instruksi Ketua DPD Jawa Barat tentu menjadi perhatian penting kami,” ujar Rusli.
Meski demikian, janji “kalkulasi matang” tersebut masih normatif. Tanpa kejelasan program yang menyentuh isu krusial seperti kemacetan, pengangguran, dan tata ruang, target 11 kursi berisiko menjadi retorika menjelang pemilu semata.
Hal lain yang menonjol dalam Musda ini adalah penggunaan narasi historis Bogor sebagai pusat pemerintahan masa Tatar Sunda untuk melegitimasi posisi Kota Bogor sebagai DPD II pertama yang menggelar Musda di Jawa Barat.
Pengaitan simbolis semacam ini dinilai kurang relevan jika tidak diimbangi dengan perbaikan kinerja substantif di akar rumput. DPD Jawa Barat sendiri mematok batas waktu konsolidasi seluruh daerah rampung pada 31 Agustus mendatang.
Ujian sesungguhnya bagi Rusli Prihatevy bukan terletak pada seberapa mulus ia memenangi kursi ketua di ruang Musda, melainkan sejauh mana kepengurusannya mampu menghadirkan solusi nyata bagi warga Kota Bogor. (Zulfi)
Discussion about this post