CIANJUR – Menyusul difokuskan belanja secara berkualitas, pemerintah mengklaim bisa menurunkan tingkat kemiskinan.
“Juga melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi,” kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo, dalam keterangannya, Selasa (26/9/2023).
Sehingga tingkat kemiskinan tercatat menurun tajam dari 11.25% pada 2014 menjadi 9,36% pada 2023.
Menurutnya, menurunnya angka kemiskinan tersebut, sejalan semakin meningkatnya jangkauan program keluarga harapan (PKH) dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014 menjadi 10 juta pada 2022.
BACAJUGA
Dalam kurun yang sama, ia juga mengungkap belanja di bidang kesehatan terus dioptimalkan guna meningkatkan produktivitas. Jumlah rumah sakit umum misalnya bertambah dari 1.855 menjadi 2.522 rumah sakit.
Selain itu, prevalensi stunting juga menurun cukup signifikan dari 37,2% pada 2013 menjadi 21,6% di 2022.
Demikian pula alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada kurun 2020-2022 termasuk untuk vaksinasi juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi.
Artinya, ia menambahkan selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif.
Terutama perbaikan terhadap kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan. (be-021)
Discussion about this post