BOGOR – Keindahan Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang sejak era 1970-an menjadi destinasi wisata nasional, kini terusik dengan aksi penyegelan sejumlah objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Dampak kebijakan tersebut membuat ribuan pekerja terpaksa dirumahkan.
Data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mencatat, sedikitnya 2.300 karyawan kehilangan pekerjaan setelah belasan hingga puluhan objek wisata dihentikan operasinya.
Kondisi ini memicu keresahan, tak terkecuali dari kalangan legislatif.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi, menyatakan kegeramannya terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
Menurutnya, kebijakan sepihak itu merusak iklim investasi dan pariwisata di Puncak.
“Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Tindakannya di Kawasan Puncak telah mengganggu iklim wisata, investasi, dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi,” tegas Mulyadi, yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.
Mulyadi menilai, dampak domino dari penyegelan tersebut bukan hanya menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan pengangguran, hingga berpotensi menurunkan rata-rata lama sekolah dan memicu angka kriminalitas.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat dirinya akan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat Puncak melalui agenda reses.
“Tujuan saya reses di Kawasan Puncak tentu untuk belanja permasalahan, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang hidupnya bergantung dari sektor wisata,” pungkasnya. (Zulfie)
Discussion about this post