BANDUNG — Komisi Informasi (KI) Jawa Barat berhasil menyelesaikan 28 register sengketa informasi di November ini. Lima pemohon yang terlibat dalam proses ini yakni, KANNI Cianjur, KANNI Kabupaten/Kota Bogor, POKMASKIPP, Soni Sopian Hadis, dan Sarbat Samsudin.
Ketua Majelis Nuni Nurbayani memimpin jalannya persidangan bersama Erwin Kustiman, Yadi Supriadi, dan Panitera Pengganti Nandi Sobandiana.
Pemohon KANNI Bogor dan Cianjur menggugat delapan sekolah negeri terkait laporan rekap dan realisasi dana BOS TA 2022–2023.
Termohon dari Kabupaten Cianjur yakni SMKN 1 Cilaku, SMKN 1 Cugenang, SMAN 2. Termohon dari Kota Bogor: SMAN 3, SMPN 6, SMPN 13, SMPN 15, SMPN 19. Majelis memutus seluruh register lanjut ke SPP Adjudikasi, dengan jadwal menyusul.
Selanjutnya, sidang SPP Adj (Pembacaan Putusan Adjudikasi) berlangsung untuk 16 register, dipimpin Ketua Majelis Dadan Saputra didampingi Erwin Kustiman dan Nuni Nurbayani, Panitera Agus Supriyanto.
Pada termin pertama, Pemohon Soni Sopian Hadis menggugat tiga desa di Kabupaten Bekasi Sukabungah, Sukamukti, Sukaraya terkait Perdes Tahun Anggaran 2022–2024.
Soni juga menggugat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengenai dokumen Rintek TPS Limbah B3, IPLC, dan dokumen lingkungan 13 UPTD Puskesmas.
Termin kedua menghadirkan empat register dengan Pemohon POKMASKIPP terhadap UPTD Puskesmas Cibarusah, Setu 1, Wanasari, serta Kecamatan Cikarang Selatan.
Objek tuntutan: salinan HPS, riwayat HPS, Rancangan Kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal Pelaksanaan, lokasi pekerjaan, hingga nama pejabat pengadaan. Sidang tidak dihadiri kedua pihak.
Majelis mengabulkan tiga register sebagian, sementara gugatan terhadap Kecamatan Cikarang Selatan dikabulkan seluruhnya.
Termin ketiga, Pemohon Sarbat Samsudin menggugat tiga desa di Kabupaten Bekasi: Nagasari, Karang Satu, Sukaindah terkait salinan dokumen Perdes, Buku Inventaris Aset, Kepemilikan Tanah, dan Barang Milik Desa APBDes 2023–2024.
Majelis mengabulkan seluruh tuntutan, karena dokumen tergolong informasi terbuka.
Termin keempat, POKMASKIPP vs Sekretariat DPRD Kota Bekasi tentang dokumen penyedia, surat pesanan, serta belanja jasa iklan/reklame dan laporan PPDB serta LPJ BOS sejumlah SMK/SMAN di Bekasi.
Dalam putusan terakhir SPP Adj, POKMASKIPP menggugat Kecamatan Cikarang Selatan terkait salinan DPA, KAK, Surat Pesanan dan penggunaan anggaran 2024.
Majelis mengabulkan sebagian, dan memerintahkan Termohon menyerahkan dokumen setelah menghitamkan informasi yang dikecualikan.
Persidangan penutup bulan ini beragenda SPP Mediasi Sepakat untuk 4 register, dipimpin Dadan Saputra.
Kesepakatan tercapai antara POKMASKIPP dan Dinas Pendidikan Jabar, Dinas Pendidikan Wilayah III Jabar, serta Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon menjalankan kesepakatan sesuai isi mediasi.
Ketua KI Jabar Husni Farhani Mubarok menegaskan, setiap pihak wajib melaksanakan putusan KI karena menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. “Kesepakatan mediasi berlaku final,” ujar Husni.
Wakil Ketua Dadan Saputra mengingatkan bahwa putusan Adjudikasi Nonlitigasi mengikat. Pihak yang tidak sependapat dapat banding ke PTUN dalam 14 hari kerja sejak putusan diterima. Jika tidak menempuh banding, putusan otomatis final dan wajib dilaksanakan.
Komisioner Yadi Supriadi menilai, kepatuhan menjalankan putusan menunjukkan komitmen pelayanan publik, penghormatan hak warga negara untuk tahu, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Komisioner Nuni Nurbayani menambahkan, UU KIP mewajibkan pelaksanaan putusan, baik hasil mediasi maupun adjudikasi.
Menutup rangkaian persidangan, Komisioner Erwin Kustiman menegaskan, ketaatan pada regulasi sengketa informasi publik menjadi fondasi pemerintahan transparan, akuntabel, demokratis, dan menjamin hak rakyat memperoleh informasi.
Discussion about this post