BOGOR – Kegiatan inagurasi di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim senilai Rp 6 miliar dipastikan tidak jadi dilaksanakan.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).
Sebagai gantinya, kata Atang, inagurasi diganti dengan kegiatan biasa. Kendati demikian, apabila nantinya saat penetapan APBD Perubahan 2023 setelah evaluasi gubernur, kegiatan itu ada maka DPRD bisa saja mengnolkannya.
“Jadi wali kota berpesan kepada TAPD agar tak membuat Inagurasi. Kalaupun ada ASN yang memberi penghormatan di akhir masa jabatan, itu urusan lain. Yang pasti anggaran Rp6 miliar itu tak ada,” jelas politisi PKS itu.
Disinggung soal kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Atang memastikan bahwa pelaksanaannya tidak akan bersumber dari APBD.
“Kalau APEKSI dari anggaran di luar APBD,” kata Atang.
Lebih lanjut, Atang menjelaskan bahwa mengenai pendapatan APBD Perubahan terdapat kenaikan dari pendapatan transfer senilai Rp120 miliar naik serta retribusi pajak sebesar Rp36 miliar.
“Kenaikan itu membuat belanja daerah naik, sehingga APBD Perubahan 2023 menjadi Rp3,89 triliun,” tandasnya.
Diketahui, sorotan terhadap Pemkot Bogor seiring adanya rencana Munaslub APEKSI, Dasa Warsa, dan Inagurasi di akhir periode Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim, terus bergulir.
Hal itu tak terlepas dari tingginya kebutuhan anggaran yang disebut DPRD mencapai Rp6 miliar.
Padahal, Pemkot Bogor sempat mengalami defisit di APBD Tahun Anggaran 2023 hingga Rp147 miliar, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran dan penyesuaian anggaran.
Anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri pun mempertanyakan, urgensi Inagurasi dan Munaslub tersebut. Bahkan, ia menyebut bahwa anggaran tersebut adalah ‘anggaran huru hara’.
“Apa outputnya bagi warga Kota Bogor? Lebih baik pemerintah fokus saja kepada program-program yang dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lelaki yang akrab disapa Gus M itu menyarankan, akan lebih baik apabila capaian akhir tahun masa kepemimpinan Bima Arya dan Dedie A Rachim lebih baik dipublikasikan cukup dengan menggunakan media massa dan media sosial (medsos). Selain, anggarannya lebih minim, impactnya pun akan lebih besar.
Ia pun menyinggung mengenai kegiatan yang dinilai lebih tepat bila dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Kalaupun keukeuh mau dilaksanakan jangan Disparbud sebagai leading sector, sebab ini kan refleksi masa akhir jabatan, lebih baik di Bappeda atau Tapem,” katanya.
Discussion about this post