BOGOR– Bupati Bogor, Iwan Setiawan sepertinya tidak ambil pusing dengan UU Pilkada dan SE Mendagri soal aturan rotasi pegawai.
Dirinya kembali melakukan rotasi pegawai di lingkungan Pemkab Bogor yang mana banyak dari mereka merupakan formasi awal dari era Ade Yasin saat menjabat sebagai Bupati Bogor. Bahkan ada beberapa pejabat yang belum dua tahun menjabat namun sudah dipindah.
Dirinya merotasi mulai dari jajaran Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Camat, Sekretaris Dinas, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT.
Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan kepada jajarannya, tingkatkan terus kapasitas dan kompetensi, jangan hanya bekerja normatif, namun kembangkan inovasi, banyak berdiskusi dengan kalangan kreatif, akademisi dan mitra strategis lainnya, agar muncul ide serta inspirasi untuk perbaikan dalam peningkatan pelayanan publik.
BACAJUGA
“Optimalkan digitalisasi, kelola data dengan baik agar program kegiatan evidence based dan tepat sasaran, perkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra strategis untuk percepatan pembangunan,” katanya.
Iwan menjelaskan, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk siap ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan organisasi.
Pelantikan pejabat ini, telah melalui proses pertimbangan berdasarkan penilaian kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya harap peralihan tugas ini dapat dimaknai dengan sungguh-sungguh sebagai kesempatan untuk mengabdikan kemampuan terbaik dalam menjalankan birokrasi, melaksanakan pembangunan dan melayani masyarakat,” jelas Iwan.
Ia juga mengingatkan, sebagai pemimpin di unit kerja, harus menjadi pemantik perubahan. Bentuk sistem kerja yang solid dan budaya kerja yang sehat dan positif, agar organisasi dapat berfungsi optimal dalam mencapai target kinerja.
“Seluruh pejabat agar bekerja cerdas, cepat, cermat, sesuai dengan peraturan, ketentuan dan kode etik yang berlaku,” ujarnya.
Sedangkan kepada Camat, lanjutnya harus tanggap dan responsif terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Atensi pendampingan desa dalam pengadministrasian dana transfer, dan aktif mendukung program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan, stunting, dan sebagainya.
Diketahui, Iwan Setiawan sudah tiga kali melakukan rotasi pegawai selama dia dilantik menjadi bupati pada 2 September 2023.
Rotasi yang dilakukan secara marathon dan diduga menabrak aturan.
Pengamat Hukum Dodi Herman Fartodi menjelaskan, Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 secara tegas menyatakan dalam pasal 71 ayat 2 tentang larangan mutasi pejabat, 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
Kemudian, hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 273/487/SJ Tahun 2020 Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Dalam Surat Edaran tersebut pada poin III ayat 5 huruf a menyatakan penggantian jabatan struktural dan fungsional hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan.
“Pengisian jabatan kosong bisa dilakukan hanya dengan proses seleksi yang ketat, kemungkinan adalah promosi dari golongan di bawah eselon dua, atau eselon dua non pimpinan pratama menjadi pimpinan pratama. Tapi, jika pengisian jabatan dengan cara rotasi itu tidak dibolehkan menurut UU Pilkada dan SE Mendagri,” katanya.
Discussion about this post