JAKARTA – Temuan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di beberapa daerah merupakan tantangan baru sistem kesehatan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Ini persoalan penting. Jangan karena sudah memegang sertifikat bebas polio sejak 2014, kita terlena dan tidak mawas diri,” kata Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).
Data Kemenkes menyebutkan terjadi penurunan cakupan vaksin polio, baik OPV maupun IPV sejak 2 tahun terakhir. Pada 2020 lalu, cakupan vaksinasi OPV mencapai 86,8 persen. Namun tahun berikutnya turun menjadi 80,2 persen. Bahkan, beberapa daerah cakupan vaksinasinya kurang dari 50 persen sejak tahun 2020.
Netty mengungkap salah satu penyebab menurunnya cakupan vaksin, karena imbas pandemi Covid-19 hingga kegiatan imunisasi untuk anak dan balita terganggu. Apalagi kegiatan Posyandu sempat terhenti.
Seharusnya, ia menegaskan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya penurunan cakupan imunisasi.
“Masyarakat harus dicerdaskan bahwa vaksinasi pada saat ini adalah upaya pencegahan penyakit yang telah teruji secara klinis dan ilmiah,” katanya.
Karenanya, Netty mendukung langkah Kemenkes RI yang menyelenggarakan imunisasi polio tambahan atau Sub-Pekan Imunisasi Nasional Polio (Sub PIN Polio). Ia meminta pemerintah untuk mensosialisasikan Kegiatan PIN Polio ke masyarakat agar efektif dan dapat mencegah munculnya kasus polio di masa depan.
Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk menerapkan vaksinasi polio sesuai dengan pedoman WHO. “Pastikan vaksinasi polio dilakukan sesuai dengan pedoman WHO, yaitu, soal cakupannya yang harus di atas 95 persen,” jelasnya. (be-021)
Discussion about this post