CIREBON — Di tengah derasnya arus informasi dan fenomena post-truth, wartawan dituntut tetap mengedepankan verifikasi dan kode etik jurnalistik.
Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tantan Sulthon, saat menghadiri Konferensi PWI Kabupaten Cirebon di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (7/10/2026).
Dirinya meminta wartawan <span;>tidak terjebak pada kecepatan dalam menyampaikan informasi tanpa memastikan kebenarannya.
Menurut dia, produk jurnalistik harus mampu menghadirkan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
BACAJUGA
Tantan mengatakan wartawan memiliki tanggung jawab untuk memilah setiap informasi yang diterima, termasuk memastikan informasi tersebut bukan hoaks maupun bagian dari fenomena post-truth.
“Kalau kita larut dengan hal-hal urusan kecepatan tanpa memverifikasi informasi, tanpa menyaring apakah informasi itu benar, apakah hoaks atau post-truth, siapa lagi yang akan mengawal sumber informasi yang utuh sesuai kode etik,” kata Tantan.
Menurut Tantan, kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap informasi yang utuh semakin besar. Dalam konteks tersebut, wartawan memiliki posisi penting karena memahami kaidah jurnalistik, termasuk prinsip cover both sides atau keberimbangan dalam pemberitaan.
Ia menegaskan, kemitraan antara wartawan dan pemerintah tidak berarti menjadikan pers sebagai corong pemerintah. Pers tetap memiliki fungsi kontrol dan harus menjadi penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ketika wartawan bermitra dengan pemerintah bukan berarti kita menjadi corong, tapi kita harus menjadi penyeimbang. Kita memiliki peran penting,” ujarnya.
Tantan juga mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan viralitas sebagai orientasi utama dalam membuat berita. Setiap karya jurnalistik, kata dia, harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.
Hal yang baik perlu disampaikan kepada publik. Sementara kebijakan maupun persoalan yang dinilai kurang baik tetap perlu dikritisi secara konstruktif. Wartawan juga tidak boleh memberitakan sisi buruk seorang pejabat hanya karena alasan subjektif atau ketidaksukaan pribadi.
“Jangan sampai karena kita tidak suka dengan seseorang, kemudian semua yang berkaitan dengan orang tersebut diberitakan jelek. Kita harus tetap berpegang pada prinsip keberimbangan,” katanya.
Tantan berharap PWI Kabupaten Cirebon ke depan mampu melahirkan kader-kader wartawan yang turut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Kemitraan dengan pemerintah juga perlu terus dijaga agar informasi pembangunan dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara baik.
“Wartawan punya karya, pemerintah punya agenda pembangunan, masyarakat punya aspirasi. Itu yang harus terus kita kawal,” ujarnya.
Konferensi PWI Kabupaten Cirebon turut dihadiri Sekretaris Umum PWI Jawa Barat Sandy Ferdiana, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala.
Dalam konferensi tersebut, Mamat Rakhmat terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Cirebon.
Dalam penutupan konferda, Sekretaris Umum PWI Jawa Barat Sandy Ferdiana berharap semangat dan antusiasme yang ditunjukkan PWI Kabupaten Cirebon dapat menjadi energi positif bagi organisasi PWI di kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
“Mudah-mudahan semangat dan antusiasme PWI Cirebon ini bisa menular ke kota dan kabupaten lain. Di bawah kepemimpinan Kang Rakhmat, PWI Cirebon harus semakin maju dan terus berprestasi, termasuk menyelesaikan berbagai pembenahan yang belum disempurnakan,” kata Sandy. (Zulfi Kusuma)
Discussion about this post