BOGOR – Pengamat politik kembali resah soal adanya dugaan praktik kaum oligarki dalam pelaksanaan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Teranyar empat pengamat politik yakni, Yusfitriadi (LS Vinus Indonesia) Ray Rangkuti (Lima Indonesia), Jojo Rohi (KIPP Indonesia) dan Rendy N.S Umboh (JPPR) duduk bareng menggelar Diskusi Media di Kantor Visi Nusantara Maju, Cibinong Bogor pada Jumat (9/08/2024) sore.
Mereka menyoroti terancamnya demokrasi atas mencuatnya fenomena pasangan calon tunggal dalam kontestasi Pilkada yang dikondisikan oleh partai politik.
Pengamat politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) Indonesia, Yusfitriadi menyebut, bahwa upaya yang penuh settingan politik untuk melawan kotak kosong dalam Pilkada mulai terlihat semakin jelas.
BACAJUGA
Dalam hal itu, surat suara yang diterima pemilih pada daerah dengan pasangan calon tunggal bersanding dengan sebuah kotak kosong. Pemilih akan diberikan pilihan untuk memilih pasangan calon kepala daerah tersebut atau kotak kosong.
Menurut Yus, sapaanya, perjalanan Pilkada secara langsung sejak 2015 tergolong berlangsung secara normatif. Pasangan calon melawan kotak kosong pada saat itu hingga 2018 berjalan secara kultural.
Diketahui, kemenangan kotak kosong pernah terjadi pada Pemilihan Wali Kota-Wali Kota Makassar 2018. Saat itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota adalah Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Namun, pada kontestasi pilkada lain, semua kemenangan diraih oleh pasangan calon tunggal.
“Sejak Pilkada pertama kali dimulai, fenomena kotak kosong sudah ada di tiga kabupaten/kota di Provinsi. Kemudian, pada tahun 2017, jumlah kotak kosong bertambah menjadi 9, diikuti dengan 16 kotak kosong pada tahun 2018, dan mencapai 25 pasangan calon yang berpasangan dengan kotak kosong pada tahun 2020,” ungkap Yus dikutip Sabtu (10/08/2024).
Yus menilai, bahwa hal itu menunjukkan bahwa persoalan kotak kosong bukanlah hal baru, tapi memang lebih terlihat secara kultural lantaran tidak ada calon yang mencalonkan diri.
Untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini, Yus memprediksi adanya campur tangan kuat dari oligarki penguasa tingkat pusat yang akan mempengaruhi upaya melawan kotak kosong dalam Pilkada.
Ia menegaskan bahwa rekayasa dari pihak penguasa dilakukan karena adanya atmosfer pasca Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan presiden beberapa bulan sebelumnya.
“Kami melihat adanya pengaruh pemilu yang dilaksanakan di tahun yang sama, sehingga atmosfer pemilu kemarin membawa dampak ke dinasti. Indikasi-indikasi rekayasanya sudah mulai terlihat, sebelumnya mungkin tidak terlihat, tetapi sekarang sudah terbuka karena ada upaya rekayasa dengan menggunakan penjegalan dan pemaksaan yang bahkan dapat mengancam,” beber Yus.
Sementara itu pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menambahkan, bahwa pimpinan pusat yang memberikan mandat langsung kepada kader-kadernya di daerah memberikan peluang lebih besar bagi mereka untuk melakukan manipulasi dalam Pilkada tanpa memperhitungkan potensi-potensi dan nilai kultural yang ada.
“Ini kan main otak-atik bagian upaya untuk memanipulasi posisi, agar kursi kosong Gubernur, Bupati/Walikota bisa ditempati oleh partai politik. Namun jika SK-nya diatur di tingkat Kabupaten, maka variasinya akan sangat beragam,” geram Ray. (be-007)
Discussion about this post