BOGOR- PHK sepihak menjadi sorotan setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja yang dinilai merugikan pekerja kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, Selasa (24/2/2026).
Dalam audiensi yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Bogor itu, perwalian dari KSPI menyampaikan keluhan atas kebijakan salah satu perusahaan yang dianggap melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa prosedur dan kejelasan hak pekerja.
Mereka meminta DPRD turun tangan agar persoalan tidak berlarut-larut dan berdampak lebih luas.
PHK sepihak tersebut dinilai berpotensi memicu keresahan di kalangan buruh jika tidak segera ditangani secara adil dan transparan.
BACAJUGA
Para pekerja berharap ada mediasi resmi yang melibatkan pemerintah daerah guna memastikan hak-hak normatif mereka tetap terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan pihaknya menerima dan akan menindaklanjuti aduan tersebut.
DPRD, kata dia, akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk manajemen perusahaan dan instansi teknis.
“Kami akan memfasilitasi dan mengawal persoalan ini agar ada solusi terbaik. Hak-hak pekerja harus tetap terlindungi, namun perusahaan juga harus tetap bisa menjalankan usahanya secara kondusif,” ujar Sastra.
Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dan penyelesaian melalui mekanisme yang berlaku agar tidak merugikan kedua belah pihak.
DPRD, lanjutnya, berkomitmen menjaga iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor tetap stabil, adil, dan berpihak pada kepastian hukum.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian konflik industrial secara konstruktif, sekaligus mempertegas peran DPRD sebagai representasi rakyat dalam memperjuangkan aspirasi pekerja. (*)
Discussion about this post