BABAKAN MADANG – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, terus meningkatkan kualitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan rapid test, guna menjamin kualitas program MBG).
Hal itu diungkapkan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dalam Rapat Konsolidasi Regional MBG untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan Daerah Khusus Jakarta, di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, pada Senin 13 Oktober 2025.
“(Rapid test) kita akan terapkan segera di seluruh SPPG yang sekarang beroperasi ataupun akan beroperasi. Dan kami sudah edarkan nomor-nomor yang bisa menjual rapid,” kata Dadan usai Rapat Konsolidasi MBG.
Penerapan rapid test tersebut juga diakui Dadan, telah dilakukan uji coba terhadap 10 SPPG pada pekan lalu.
BACAJUGA
Menurutnya, penerapan rapid test tersebut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Agar, MBG untuk siswa di sekolah berada dalam kondisi yang baik, tidak menimbulkan keracunan ataupun masalah.
“Jadi ini bagian sesuai perintah Presiden. Dalam waktu dekat harus ada (rapid test) di setiap SPPG, karena hampir di semua SPPG yang dilakukan Polri sudah dari awal melakukan itu,” jelas Dadan.
Ada sekitar 15 vendor penyedia rapid test yang telah disiapkan BGN. Nantinya, vendor tersebut bisa dikerjasamakan dengan SPPG di seluruh Indonesia. “Jadi vendornya sudah kami siapkan” tegas Dadan.
Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menambahkan, upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan MBG dan dibahas dalam Rapat Konsolidasi, adalah bentuk perjuangan memberikan program yang baik kepada masyarakat.
“Dengan konsolidasi ini pelayanan, pemanfaatan dan penerima MBG ini lebih baik lagi, bisa lebih dirasakan manfaatnya dan aman tidak ada lagi kejadian kejadian keracunan dan sebagainya,” kata Erwan.
Apalagi, kata dia, selain penerapan rapid test, SPPG juga diwajibkan memiliki sertifikat higienis untuk menjamin kualitas MBG. “Seluruh SPPG diwajibkan memiliki sertifikat higienis dan juga sanitasi. Sehingga semua betul betul terjamin. Tidak ada lagi kejadian seperti kemarin (keracunan),” katanya.
Ditempat yang sama, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Pemkab Bogor menyambut positif kegiatan konsolidasi ini, dan mengambil langkah-langkah strategis di daerah. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Bogor telah mempersiapkan 238 titik lokasi untuk pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dari 238 titik lokasi tersebut, lebih dari 100 dapur sudah beroperasi, dan saat ini kami sedang dalam proses verifikasi 90 dapur lainnya. Target kami adalah 570 dapur MBG di Kabupaten Bogor,” katanya.
Rudy menambahkan, selain aspek operasional, Pemkab Bogor juga menaruh perhatian besar pada kualitas dan aspek lingkungan. Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup juga telah mempersiapkan proses sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur-dapur tersebut.
“Permasalahan limbah juga menjadi perhatian, kami juga sudah membahas dengan dua pihak terkait mengenai pengolahan sampah dari masing-masing dapur,” jelas Rudy.
Rudy menambahkan, Pemkab Bogor siap menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia. (Bac)
Discussion about this post