BOGOR-Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama jajaran perangkat daerah melaksanakan ekspose hasil survei evaluasi publik satu tahun pemerintahan Kabupaten Bogor yang diselenggarakan di Aula Soekarno Hatta, Selasa (10/3/2026).
Rudy menegaskan bahwa pemaparan hasil survei bukan semata untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor, melainkan sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Bogor menjelaskan, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi masyarakat di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan di Kabupaten Bogor, mulai dari aspek kesehatan, angka kemiskinan, wilayah rawan bencana, hingga potensi budaya dan pariwisata.
“Survei ini bukan sekadar menilai Bupati Bogor dan Wakil Bupati. Kami ingin menjadikannya sebagai dasar dalam menyusun program dan postur APBD yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.
BACAJUGA
Ia juga meminta setiap perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil survei tersebut melalui kajian yang lebih spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, setiap program yang dirancang pemerintah dapat tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, intervensi program pembangunan harus dilakukan berdasarkan data dan kajian yang komprehensif. Misalnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah perlu mengetahui secara detail titik-titik wilayah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi agar program yang disusun dapat benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau ingin mengentaskan kemiskinan, kita harus tahu secara detail di mana titik paling rentan, berapa jumlahnya, dan seperti apa bentuk intervensi program yang tepat. Program yang dijalankan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus memberikan solusi nyata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Bogor menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.
Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, apakah membutuhkan perbaikan jalan, pembangunan jembatan, atau penyediaan saluran air.
Ia juga menilai bahwa capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, bukan semata-mata peran kepala daerah.
“Tingkat kepuasan masyarakat bukan hanya karena Bupati Bogor dan Wakil Bupati, tetapi merupakan hasil dari kinerja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bogor. Keberhasilan pemerintah adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya.
Ia berharap hasil survei ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat perencanaan pembangunan pada tahun 2026, termasuk dalam penyusunan perubahan APBD agar program-program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
Discussion about this post