JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa anak-anak jalanan masuk dalam prioritas utama penerima manfaat Program Sekolah Rakyat, yang akan mulai berjalan pada 14 Juli 2025.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, menjelaskan bahwa sasaran program ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Fokus utama ditujukan kepada anak-anak dari keluarga termiskin yang tergolong dalam desil 1 dan desil 2, khususnya mereka yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.
“Dalam desil 1 itu termasuk kelompok dengan kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak terdaftar di Dapodik, termasuk yang hidup di jalanan dan tidak mengenyam pendidikan, juga menjadi prioritas,” ujar Idit dalam keterangan resmi, Sabtu (5/7/2025).
Agar program ini tepat sasaran, Kemensos membentuk tim bersama Dinas Sosial daerah untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Proses pendataan dilakukan secara door to door oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), berlandaskan data DTSEN.
Program Sekolah Rakyat sendiri akan dimulai dengan sekitar 100 unit sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan gratis jenjang SD hingga SMA.
Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa akan ditanggung negara.
Program ini merupakan bentuk kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin serta membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari lapisan ekonomi terbawah.
Kemensos akan bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan program, sementara rekrutmen tenaga pengajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.
Discussion about this post