BOGOR – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade mengapresiasi pendampingan dan bimbingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sehingga Kabupaten Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2025.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Kami berharap di tahun 2026 tetap mendapatkan bimbingan dan arahan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan kualitas WTP dapat terus terjaga,” ujar Jaro Ade usai entry meeting pemeriksaan LKPD 2025, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (25/02/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan sebelum disampaikan secara resmi. Hadir Kepala BPK perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, Sekretaris Daerah (Sekda) Adjat Rohmat Jatnika beserta jajaran Pemkab Bogor.
Jaro Ade juga menyampaikan adanya fenomena dalam pelaksanaan proyek tahun anggaran 2025 yang berpotensi berdampak pada tahun 2026. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, terdapat sejumlah pelaksanaan pekerjaan yang tetap menyelesaikan proyek meskipun mengalami tekanan biaya.
BACAJUGA
Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah dampak kebijakan penutupan tambang oleh Pemerintah Provinsi, yang menyebabkan lonjakan harga material. Bahkan, kondisi ini dirasakan hingga tingkat desa.
“Kami memohon arahan dan pendampingan BPK agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal, akuntabel serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandas Jaro Ade.
Sementara itu, Kepala BPK perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari penugasan mandatori BPK sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan interim ini, lanjutnya, menjadi langkah proaktif untuk mendorong perbaikan sejak dini sebelum laporan keuangan disampaikan secara resmi,” ujar Eydu.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga memiliki dasar hukum dan operasional yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui sinergi antara BPK Perwakilan Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor, diharapkan kualitas tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin meningkat serta mampu mempertahankan capaian opini terbaik pada tahun-tahun mendatang. (bil/*)
Discussion about this post