BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor memaparkan berbagai capaian, inovasi, dan strategi pembangunan daerah dalam kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Gedung Serbaguna 1, Kabupaten Bogor, pada Kamis (30/10/25).
Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan pemaparan komprehensif terkait kinerja Pemkab Bogor, capaian indikator makro daerah, serta strategi percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemkab Bogor berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kami bekerja sesuai fungsi, namun tidak bekerja sendiri kami bekerja bersama-sama dalam satu semangat kolaborasi,” ujar Sekda Ajat.
Dalam paparannya, Sekda Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Bogor yang menunjukkan tren positif. Antara lain, penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan tren kenaikan dari tahun ke tahun, rasio gini yang semakin membaik yang menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan, serta tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun seiring dengan peningkatan akses lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
BACAJUGA
Ajat juga menyoroti keberhasilan Kabupaten Bogor dalam penurunan angka stunting, dari 27 persen pada tahun 2023 menjadi 18 persen pada 2025.
“Ini hasil kerja lintas sektor, dengan pola intervensi langsung di lapangan. Kami dorong setiap perangkat daerah memiliki anak asuh stunting agar hasilnya dapat terukur,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengakuan atas kinerja tersebut, Kabupaten Bogor juga berhasil meraih penghargaan Juara Mandaya Award Tahun 2025, sebuah apresiasi nasional atas komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik, inovasi tata kelola, serta konsistensi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kolaborasi.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja yang dijalankan Pemkab Bogor memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mengembangkan berbagai strategi pengentasan kemiskinan multisektor, meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan keterampilan dan pendapatan, serta penguatan ekosistem sosial-ekonomi.
Program unggulan seperti Bantuan Keuangan Satu Miliar Satu Desa, bedah rumah terencana, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga miskin menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan daerah menyentuh masyarakat secara langsung.
Selain itu, Sekda juga menegaskan pentingnya penguatan sistem berbasis data dan digitalisasi pemerintahan.
Melalui Command Center dan aplikasi “Besti”, Pemkab Bogor mengelola data terintegrasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap kebijakan berbasis pada data yang valid dan akurat.
“Pemkab Bogor berkomitmen menggunakan data berkualitas dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja,” tegas Ajat.
Dalam konteks pembangunan wilayah, Pemkab Bogor menerapkan strategi pengembangan berbasis wilayah pengendalian dan pertumbuhan. Wilayah tengah diarahkan sebagai kawasan pengendalian dan konservasi, wilayah barat sebagai area pertumbuhan baru, serta wilayah timur sebagai pusat percepatan ekonomi. Strategi ini diharapkan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Sekda Ajat menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
“Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tapi tentang tanggung jawab moral dan profesional kita dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya.
Kemudian, Perwakilan KemenPANRB, Seli Kurniawan, S.AP., bersama tim evaluator menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi AKIP merupakan agenda rutin tahunan untuk memotret kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja.
“Evaluasi ini kami lakukan untuk melihat sejauh mana kualitas manajemen kinerja di Kabupaten Bogor. Saat ini Kabupaten Bogor telah meraih predikat Baik, dan kami berharap tahun 2025 dapat meningkat menjadi Sangat Baik (BB),” ujar Seli Kurniawan.
Ia menjelaskan, proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup beberapa aspek penting, antara lain dokumen perencanaan kinerja, rencana aksi dan pohon kinerja, pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi (monev) triwulanan untuk menilai efektivitas pelaksanaan serta pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja oleh perangkat daerah, serta reward dan punishment dalam pelaporan kinerja (LKjIP/LAKIP).
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses manajemen kinerja di Kabupaten Bogor berjalan efektif dan terukur. Nantinya hasil evaluasi ini juga akan menjadi dasar dalam menentukan apakah Kabupaten Bogor layak mendapatkan predikat Sangat Baik,” tambahnya.
Selain aspek teknis, tim KemenPANRB juga menyoroti pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Evaluasi ini tidak hanya berhenti pada pertemuan hari ini, tetapi akan berlangsung hingga pekan pertama November 2025.
“Evaluasi hari ini menjadi pembuka. Selanjutnya kami akan melakukan pendalaman data dan dokumen hingga satu minggu ke depan. Harapannya, Kabupaten Bogor dapat memperlihatkan komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola kinerja pemerintahannya,” pungkas Seli.
Melalui evaluasi AKIP 2025 ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bogor semakin memperkuat integrasi sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel menuju predikat Sangat Baik (BB).
Discussion about this post