BOGOR-Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajarannya, membahas tiga isu strategis dalam rangka memastikan keberlanjutan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pembangunan di Kabupaten Bogor, yang berlangsung di aula soekarno hatta pendopo Bupati (2/3/2026).
Isu pertama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak untuk mengantisipasi berakhirnya 222 masa jabatan kepala desa pada tahun 2028.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan langkah antisipatif melalui penyusunan payung hukum yang komprehensif, sekaligus skema penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, stabil, dan kondusif tanpa adanya kekosongan kepemimpinan di tingkat desa.
Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada penataan dan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga. Pemerintah daerah mendorong percepatan pembebasan lahan, pelebaran akses jalan menuju lokasi, serta pengamanan lahan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor.
Penanganan sampah dipandang sebagai isu lingkungan yang membutuhkan solusi terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.
Bupati Bogor menegaskan pentingnya penguatan sistem perizinan melalui integrasi layanan dan monitoring secara real time. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, serta memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Transformasi digital dalam perizinan menjadi salah satu prioritas guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui pembahasan tiga isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, solutif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, dengan tetap memperhatikan aspek hukum, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah. (*)
Discussion about this post