BOGOR – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025).
Kegiatan ini merupakan upaya bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang inklusif.
“Saya bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi dan jajaran Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bupati Rudy Susmanto.
BACAJUGA
Kemudian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya sektor perumahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya di Kabupaten Bogor.
Menteri PKP menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor dinilai sangat baik, salah satunya karena sektor perumahan yang aktif dan produktif.
“Pertumbuhan ekonominya bagus, dan saya yakin itu karena faktor perumahan. Rumah subsidi banyak dibangun, kegiatan konstruksi meningkat, dan itu membuka banyak lapangan pekerjaan. Satu rumah subsidi bisa menyerap tenaga kerja 4-5 orang, belum termasuk toko bangunan, sopir angkutan material, warung, dan industri seperti semen dan pasir,” ujar Maruarar.
Maruarar juga menyampaikan rencananya untuk menetapkan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, salah satunya terkait penyerapan KUR perumahan dan rumah subsidi. Ia menargetkan Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan capaian tertinggi di Indonesia.
“Kita harus menjadikan Kabupaten Bogor sebagai contoh, dengan penyerapan KUR dan rumah subsidi paling banyak. Apalagi di sini, Presiden Republik Indonesia tinggal, begitu juga Presiden sebelumnya. Jadi angka kemiskinan ekstrem harus bisa berkurang drastis,” tegasnya.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang baik, transparan, dan tepat sasaran, terutama dalam program bantuan perumahan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
“Saya senang, karena melalui sistem belanja langsung, ada efisiensi anggaran yang bisa dimanfaatkan kembali untuk memperbaiki lebih banyak rumah rakyat. Ini langkah yang sangat baik dan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Kemudian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa dua kata kunci pembangunan Jawa Barat adalah “sejahtera dan bahagia”, yang tercermin dalam filosofi Jawa Barat gemah ripah repeh rapih.
“Gemah ripah artinya sejahtera, repeh rapih artinya bahagia. Pemerintah hadir untuk membahagiakan masyarakat dan menyejahterakan mereka melalui berbagai program nyata, termasuk pembangunan sektor perumahan,” ujarnya.
Menurutnya sektor perumahan memiliki multiplier effect yang luar biasa karena mampu menggerakkan hingga 120–140 subsektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Satu rumah melibatkan setidaknya empat pekerja. Jika sepuluh ribu rumah dibangun, berarti ada empat puluh ribu lapangan kerja baru. Inilah mengapa perumahan menjadi sektor andalan dalam menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.
Sekda Jabar juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menghadirkan berbagai program strategis seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), MLPP (fasilitas pembiayaan perumahan), serta Kredit Program Perumahan (KPP).
“Program ini luar biasa. Tahun depan akan ada 400 ribu unit BSPS, dan kami berharap minimal 20 persen di antaranya untuk Jawa Barat. Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas,” katanya.
Discussion about this post