BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memandang Pemkot Bogor perlu mengambil langkah kebijakan secara diskresi terkait PPDB jalur zonasi terutama di sekolah yang dianggap favorit.
“Kedepan memang beberapa sekolah lokasinya di luar pemukiman seperti kemarin disidak pak wali dan dianggap sebagai sekolah favorit perlu dilakukan sedikit treatment atau pengambilan kebijakan yang sifatnya diskresi agar pemenuhan jumlah siswa di sekolah tersebut terpenuhi,” kata Dedie, Selasa, 11 Juli 2023.
Dedie menambahkan, kebijakan itu semisal pemenuhan siswa di sekolah di luar pemukiman bisa dialokasikan dari jalur prestasi, afirmasi, bina lingkungan, sedangkan jalur zonasi menjadi kategori keempat.
“Itu yang sedang kami carikan solusi terbaik dalam waktu tidak terlalu lama,” ujarnya.
BACAJUGA
Selain itu, untuk memperbaiki rasio antara ketersediaan SMP negeri dengan jumlah peserta didik akan menambah sekolah. Penambahan itu dengan membangun sekolah baru dan juga merger atau penggabungan dari beberapa SD.
“Tahun lalu sudah dilakukan kajian, ada beberapa SD yang muridnya berkurang akan dijadikan SMP. Kemudian ada beberapa SD yang berdekatan akan dimerger,” kata Dedie.
Ia mengatakan, saat ini tercatat ada 20 SMP negeri di Kota Bogor. Tahun depan, lanjut dia, ada penambahan 2 sampai 3 SMP negeri baru dari pembangunan dan merger beberapa SD.
“Untuk pelaksanaan insyaallah tahun depan termasuk SD SMP terpadu di Kayumanis. Tetapi ada juga beberapa SD yang sudah dimerger akan di-launching tahun depan,” ungkapnya.
Untuk SMA negeri, imbuh Dedie, Pemkot Bogor sudah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah jumlah sekolah. Rencananya, SMA negeri 11 dan SMA Negeri 12 akan dibangun di Kecamatan Tanah Sareal.
“Kami juga sudah mendorong pembangunan SMA Negeri 11 di Rancamaya, insyaallah mulai tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Dorong berikutnya kami akan usulkan lahan pemkot di Kayumanis dekat DPUP untuk dijadikan SMA Negeri 12,” katanya.
Secara pribadi, Dedie menaruh harapan rasio ketersediaan sekolah negeri yang ideal bisa tersebar di enam kecamatan dengan 68 kelurahan di Kota Bogor.
Untuk SMP negeri ada sekitar 35 sampai 40 sekolah. Sementara SMA negeri ada 15 sampai 20 sekolah. Sisanya, SD dikurangi menjadi sekitar 180-an sekolah.
“Artinya sebaran, kemudian juga rasio akan semakin baik dan rasa keadilan masyarakat untuk mendapatkan sekolah terutama sekolah negeri dan fasilitas sama dengan swasta itu bisa diakses oleh masyarakat,” katanya.
Discussion about this post