BOGOR-SKPD baru di VIVO Mall Sukaraja resmi beroperasi setelah diresmikan Bupati Bogor Rudy Susmanto, Jumat (2/1/2026).
Kebijakan ini menjadi terobosan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi kawasan.
Pemkab Bogor menempatkan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru dan satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di VIVO Mall Sukaraja sebagai bagian dari strategi inovasi pelayanan.
Langkah ini juga ditujukan untuk menjaga keberlangsungan investasi dunia usaha yang telah tumbuh di wilayah Kabupaten Bogor.
BACAJUGA
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, penempatan SKPD baru di VIVO Mall Sukaraja bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke pusat perbelanjaan, melainkan bentuk nyata kehadiran negara di ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah, kata dia, berkewajiban mendukung investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Bogor.
“Siapa pun yang sudah berinvestasi di Kabupaten Bogor, pemerintah wajib menjaga keberlangsungan investasinya. VIVO Mall telah berinvestasi, maka pemerintah hadir dan berkolaborasi,” ujar Rudy.
Rudy menjelaskan, keberadaan OPD di pusat perbelanjaan diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas kawasan.
Saat pelayanan publik berjalan, masyarakat akan datang ke mal, sehingga ruang usaha yang masih kosong dapat terisi dan roda ekonomi kembali bergerak.
“Ketika masyarakat datang mengurus pelayanan, otomatis mereka datang ke mal. Ini akan memberi efek berganda bagi dunia usaha dan UMKM lokal,” katanya.
Menurut Rudy, kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait konsep work from mall dan optimalisasi ruang publik sebagai pusat pelayanan.
Pemkab Bogor telah mempersiapkan kebijakan ini sejak 2025 dan mulai diimplementasikan pada awal 2026.
Selain mendukung ekonomi, penempatan OPD di mal bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dinilai mampu memangkas jarak dan waktu masyarakat dalam mengurus administrasi.
“Pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat. Mereka tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan yang jauh atau sulit dijangkau,” jelasnya.
Rudy juga menegaskan, berkantor di mal tidak mengurangi profesionalisme aparatur sipil negara. Justru sebaliknya, pelayanan publik harus semakin cepat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Berkantor di mal bukan untuk berjalan-jalan. Pemerintah harus lebih cepat melayani dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Rudy.
Tak hanya itu, Pemkab Bogor turut memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengisi kios-kios di VIVO Mall. Sebanyak 100 kios disiapkan pemerintah daerah, sementara manajemen mal membuka peluang bagi pelaku usaha lainnya.
Ke depan, Pemkab Bogor berencana mengembangkan konsep serupa di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor melalui pembangunan mal pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. (*)
Discussion about this post