BANDUNG – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan dukungan penuh terhadap kerja sama strategis yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dalam memberantas aksi premanisme di wilayah Jawa Barat.
“Premanisme tidak boleh diberi ruang di tengah masyarakat. Kami sepenuhnya mendukung langkah tegas yang diambil oleh Pemprov Jabar bersama Polda Jabar untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga,” tegas Bupati Rudy Susmanto.
Sebagai bentuk nyata dari dukungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang diperkuat dengan Surat Keputusan Pembentukan Satgas Anti-Premanisme Nomor 300/105/Kpts/PerUU/2025, Satgas ini bertugas untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum guna memberantas segala bentuk aksi premanisme di wilayah Kabupaten Bogor.
Salah satu implementasi nyata dari kerja satgas ini adalah keberhasilan Polres Bogor dalam melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku premanisme beberapa waktu lalu. Tindakan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bersama aparat kepolisian tidak akan mentoleransi aksi-aksi yang meresahkan masyarakat.
BACAJUGA
“Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman dan bebas dari intimidasi. Satgas ini akan terus bekerja secara aktif di lapangan bersama kepolisian dan elemen masyarakat,” tambah Bupati Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta melaporkan segala bentuk tindakan premanisme kepada pihak berwenang.
Hal itu diungkapkan Rudy Susmanto usai mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, yang berlangsung di Bale Pakuan Gedung Pakuan Bandung, Jumat (16/05/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya refleksi sejarah dan tanggung jawab moral birokrat dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Gubernur Jabar menekankan bahwa semangat membangun harus disertai dengan kejelasan visi. Tak hanya itu, ia juga mengangkat pentingnya keadilan fiskal dan ekologis.
Dedi Mulyadi juga menyoroti degradasi ketertiban hukum akibat lemahnya penegakan aturan di jalan raya. Ia menunjukkan bagaimana hal kecil seperti ketertiban lalu lintas bisa berdampak sistemik hingga ke kriminalitas remaja dan kehancuran nilai-nilai.
“Anak-anak kecil dibiarkan naik motor, bikin geng, posting di Instagram, lalu berkelahi. Ini semua dimulai dari ketidakberanian kita menegakkan aturan. Saya dulu bahkan kasih bonus pada petugas lalu lintas yang berani menindak anak-anak,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur fisik. “Kalau hanya bangun jalan dan jembatan, terlalu mudah. Tantangan sesungguhnya adalah membangun manusia karakter, budaya, dan masa depan mereka, tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana strategis agar kawasan di Jawa Barat memiliki sistem keamanan terpadu, dengan pos terpadu yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. “Investasi butuh rasa aman. Tapi jangan sampai industri dibebani premanisme berkedok audiensi. Saya akan biayai aparat jika perlu.
Rencana besar ini menurutnya bukan hanya soal pembangunan, tapi soal membentuk ekosistem kerja yang terhubung antara pendidikan, industri, dan keamanan. “Saya akan arahkan lulusan SMA untuk masuk pelatihan semi-militer agar siap masuk industri, bersaing dengan pekerja asing,” tegasnya.
Kemudian, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan.
Irjen Karyoto menyampaikan bahwa pembangunan hanya dapat berjalan optimal dalam situasi yang aman dan tertib.
“Kita bersepakat bahwa dalam membangun, perlu adanya keamanan dan ketertiban. Dan bersyukur, sekarang Pak Gubernur dan jajarannya bukan hanya menjadi objek, tapi juga sekaligus menjadi subjek dalam upaya ini,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan bukan hanya soal kehadiran aparat, tetapi juga tentang membangun komunikasi dan kolaborasi yang kuat. Ia menekankan pentingnya kesigapan dan respons cepat terhadap situasi darurat.
“Kerja sama bukan sekadar seremoni. Saat ada kondisi darurat, jangan sampai datang setelah keadaan memburuk. Ini soal menjiwai arti koordinasi dan kolaborasi,” tegasnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan pilar utama penjaga stabilitas negara, sementara pelaku pembangunan adalah pemerintah pusat maupun daerah. “Kami berharap kepala daerah dan jajaran di bawahnya bisa terus bersinergi dengan aparat keamanan dalam semangat tanpa batas waktu. Kapan pun dan di mana pun,” tambahnya. (bil/*)
Discussion about this post