BOGOR – Aksi unjuk rasa sopir dan pemilik angkot di Kota Bogor, Kamis (23/10/2025), berlangsung ricuh. Ratusan massa sempat memblokir jalan Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan Kebun Raya Bogor dan mengejar sejumlah pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) hingga ke sekitar Hotel Salak.
Kericuhan itu dipicu oleh penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang akan menghapus angkot berusia di atas 20 tahun.
Para sopir menilai aturan tersebut memberatkan karena mereka belum siap secara ekonomi untuk melakukan peremajaan kendaraan.
Asisten Pemerintahan (Aspem) Setda Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan pihaknya telah menerima perwakilan massa yang terdiri dari pengurus koperasi, pemilik angkot, dan sopir.
Aspirasi mereka, kata dia, akan diteruskan kepada pimpinan daerah untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan transportasi ke depan.
“Kami sudah menerima dan menampung semua keluhan para sopir dan pemilik angkot. Mereka berharap agar Pemkot menunda penghapusan angkot yang berusia di atas 20 tahun karena kondisi ekonomi mereka saat ini belum memungkinkan untuk melakukan peremajaan kendaraan,” ujar Eko Prabowo di Balai Kota Bogor.
Eko menjelaskan, dasar kebijakan penataan transportasi di Kota Bogor sudah tertuang dalam Peraturan Daerah sejak 2016.
Regulasi itu mencakup tahapan konversi, reduksi, dan pelaporan (reporting) dalam pembenahan sistem angkutan umum. Namun, implementasinya di lapangan memerlukan penyesuaian agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi para pengemudi.
“Prinsipnya, semua masukan dari para sopir akan kami akomodasi. Keputusan akhir akan dibahas bersama pimpinan dan Dinas Perhubungan agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat serta mendukung penataan transportasi yang lebih baik,” tambahnya.
Eko juga menyebut, tuntutan para sopir angkot bersifat jangka pendek dan akan segera dibahas secara teknis oleh Dishub Kota Bogor.
Tujuannya, agar solusi yang ditetapkan tidak hanya menyentuh aspek regulasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para sopir yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi tersebut.
Pemkot Bogor menegaskan komitmennya untuk mencari formula terbaik agar proses modernisasi transportasi tetap berjalan tanpa menimbulkan kesenjangan ekonomi di kalangan pengemudi angkutan kota. (Risky)
Discussion about this post