BOGOR – Penikmat konten Wakil Walikota Bogor Jenal Muttaqin belakangan ini merasa kehilangan sosok Kang JM. Kemana kah sang pahlawan heroik asal Kota Bogor itu?
Selain nama akun JM hilang dari peredaran media sosial, JM juga mulai tak lagi aktif di lingkungan Pemkot Bogor.
Ya, publik mulai mempertanyakan keberadaan sosok JM. Sepekan ini, agenda pemerintah daerah Kota Bogor yang dirilis tim humas dan protokoler hanya mencantumkan nama Walikota dan Sekda dalam beragam kegiatan.
Founder Lembaga Survei Visi Nusantara (LS Vinus), Yusfitriadi menyebut adanya gejala pecah kongsi antara Dedie Rachim – Jenal Mutaqin (JM) dalam setahun kepemimpinan mereka.
BACAJUGA
Yusfitriadi mengatakan bahwa indikasi itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan pihaknya terhadap kinerja Dedie A Rachim sebagai wali kota dan JM sebagai wakil wali kota yang dilaksanakan pada 10 hingga 15 Februari lalu, yang melibatkan 800 responden dengan metode pengumpulan data secara wawancara langsung.
Menurut Yus, berdasarkan hasil survei tingkat keluasan publik terhadap kinerja Dedie A Rachim sebagai wali kota sebesar 46,75 persen. Sedangkan kinerja JM mendapat nilai lebih tinggi dari publik, yakni 51,75 persen.
Keberhasilan JM, tak terlepas dari langkahnya mengambil peran eksternal dengan sering muncul di hadapan publik. Misalnya, dia mengaspal jalan yang bolong dengan uang pribadj, hingga terlibat langsung mengurai kemacetan.
Seharusnya, kata Yus, wakil wali kota fokus dalam pembenahan internal. Namun, ia menduga langkah mengambil peran eksternal lantaran tak diberi porsi di dalam.
“Kinerja JM terlihat lebih tinggi, karena publik sering melihat yang bersangkutan muncul di luar atau mengambil peran eksternal, yang harusnya fokus ke internal,” ujar Yusfitriadi kepada wartawan.
Sedangkan dedie, kata dia, lebih terlihat hadir di kegiatan seremonial. Sehingga peran wakil wali kota terlihat lebih kuat di mata publik.
“JM muncul di grass root, dan Dedie banyak muncul di level seremonial saja,” tegas Yusfitriadi.
Kata Yus, terdapat tiga indikator yang menyebabkan munculnya indikasi pecah kongsi. Pertama, diduga ada penguasaan di seluruh lini oleh wali kota, yang harusnya mesti ada pembagian peran, termasuk kepada sekretaris daerah.
Kedua, sambung dia, JM lebih sering tampil di pubilk. Padahal, seharusnya ia fokus pada pembenahan internal. Sedangkan yang ketiga, adanya orientasi politik dari keduanya.
“Seperti diketahui, Dedie sekarang adalah Ketua DPD PAN, sedangkan JM adalah kader partai Gerindra yang partainya punya potensi berkuasa di Kota Bogor,” jelasnya.
Yus menuturkan bahwa indikator ketiga itu mencuat tak terlepas juga dari hasil survei LS Vinus yang menempatkan Gerindra sebagai partai peringkat pertama dengan persentase 14,12 persen.
Sedangkan PAN ada di posisi ketujuh dengan persentase 3,50 persen. Sementara partai penguasa parlemen saat ini PKS berada di pos ketiga, yakni 7,50 persen.
Lebih lanjut, kata dia, akan menjadi masalah besar apabila pecah kongsi benar-benar terjadi. Apalagi, kalau DPRD juga ikut terbelah.
“Sekarang tinggal dewan mau seperti apa? Apakah akan ngeblok, atau masa bodoh dengan situasi saat ini,” tandasnya. (bil/*)
Discussion about this post