CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat pengawasan mutu gizi dan keamanan pangan dalam program Makanan Bergizi (MBG) untuk anak sekolah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa memenuhi standar gizi, higienitas, dan keamanan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty menjelaskan, pengawasan dilakukan secara terpadu bersama 101 Puskesmas yang menjadi perpanjangan tangan Pemkab Bogor di wilayah.
“Kami mengawasi mulai dari kelayakan kandungan gizi menu yang disediakan, energi, protein, vitamin, mineral, hingga masa kadaluarsa dan cara penyimpanan serta distribusi bahan makanan,” ujarnya.
BACAJUGA
Fusia melanjutkan, selain pengawasan gizi, Dinas Kesehatan juga melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), termasuk pemeriksaan kualitas air, fasilitas dapur, higienitas, sanitasi pangan, serta pembinaan kepada pihak sekolah dan penyedia makanan. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga diberikan kepada siswa, guru, dan orang tua.
“Pemkab Bogor juga melaksanakan pelatihan keamanan pangan siap saji kepada penjamah makanan dan penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” katanya.
Fusia menjelaskan, guru dan kader UKS di sekolah dilatih untuk melakukan pemantauan gizi sederhana, mengenali gejala alergi atau keracunan makanan, serta memberikan pertolongan pertama bila terjadi kasus.
“Kami menyiapkan SOP penanganan cepat jika ada makanan bermasalah agar bisa segera ditangani,” jelasnya.
Ia mengatakan, Dinas Kesehatan mendorong pemanfaatan pangan lokal agar program MBG lebih berkelanjutan, serta terus mengkampanyekan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang sederhana namun berdampak besar pada kesehatan siswa.
Meski pengawasan diperketat, sejauh ini aman belum ada laporan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di sekolah. Upaya terpadu ini diharapkan dapat menjaga mutu Program MBG di Kabupaten Bogor sehingga anak-anak mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan bergizi.
“Kami lebih menekankan pada upaya preventif dan pengawasan. Kalau terjadi sesuatu, Puskesmas setempat yang akan pertama kali turun tangan sebelum dirujuk ke rumah sakit,” pungkasnya.
Discussion about this post