BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor terus berupaya mempercepat transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui integrasi layanan berbasis Sistem Pemerintahan Layanan Publik (SPLP), yang berlangsung di M-One Sukaraja, Selasa (4/11/25).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menjelaskan bahwa integrasi SPLP merupakan upaya untuk menyamakan visi, misi, serta program lintas perangkat daerah dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bogor.
“SPLP ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi bahwa perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang baik. Kalau datanya tidak akurat, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Karena itu, seluruh sektor harus duduk bersama dan membangun kesepahaman,” ujar Bambang.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas, melainkan kolaborasi multisektoral yang melibatkan banyak pihak baik secara horizontal antarperangkat daerah, maupun secara vertikal dengan pemerintah pusat.
“Isu seperti perumahan, pertanahan, infrastruktur, hingga penyediaan air bersih semuanya saling berkaitan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada integrasi data dan perencanaan yang matang agar pembangunan di Kabupaten Bogor lebih efektif dan efisien,” lanjutnya.
Bambang menambahkan, tantangan besar Kabupaten Bogor saat ini adalah memastikan tata ruang dan pengembangan kawasan perumahan selaras dengan data spasial dan potensi wilayah. Ia juga menekankan pentingnya inovasi serta kreativitas lintas sektor agar pelayanan publik dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami akan mengambil sampel satu lokasi sebagai proyek percontohan integrasi layanan lintas sektor. Mulai dari aspek pertanahan, bangunan, sanitasi, utilitas, hingga pengelolaan air bersih. Dengan begitu kita bisa melihat model ideal kawasan perumahan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Diskominfo juga berkomitmen memperkuat sistem informasi berbasis data terbuka, sehingga seluruh perangkat daerah dapat mengakses dan memanfaatkan data yang sama untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang cara berpikir kolaboratif dan transparan. Dengan SPLP, kita ingin memastikan pelayanan publik di Kabupaten Bogor berjalan cepat, efisien, dan terintegrasi,” pungkas Bambang.
Kemudian, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kabupaten Bogor, Dadang Imansyah, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang menjadi bagian penting dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem penghubung layanan pemerintah, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di era digital,” ujar Dadang.
Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia.
Selain itu, kegiatan ini juga didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 yang menjadi dasar pelaksanaan program digitalisasi pemerintahan di daerah.
Dadang berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital.
“Melalui kegiatan ini kami harap para peserta dapat memahami dan menerapkan sistem ini di lingkungan kerja masing-masing sehingga kolaborasi antar OPD dapat lebih optimal,” ungkapnya.
Discussion about this post