BOGOR – Meski sudah diberi Surat Peringatan (SP) 1 dari Satpol PP Kota Bogor, gerai restoran Mie Gacoan Batutulis masih saja beroperasi, seolah tidak ada yang salah.
Dari pantauan bogorexpose.com di Jalan MV Sidik, Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, pada Senin (10/06/2024) pukul 18:00 WIB, gerai tersebut tetap beroperasi tanpa terpengaruh peringatan dari Pemkot Bogor.
Saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah menegaskan, bila Mie Gacoan seharusnya tidak beroperasi sebelum proses perizinannya selesai. “Nggak boleh, kan sudah disampaikan di SP nya,” kata Agustian Syah, saat dihubungi bogorexpose.com, tadi malam.
Langkah selanjutnya, kata Agustian Syah, pihaknya akan kembali melayangkan teguran sesuai prosedural yang berlaku. “Kalau penyegelan kan harus sesuai prosedur. Bila masih membandel, akan kami tindaklanjuti,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkot Bogor melalui Satpol PP Kota Bogor telah melayangkan surat peringatan, lantaran gerai makanan instan tersebut belum sepenuhnya mengantongi perizinan. Satpol PP Kota Bogor telah melayangkan surat peringatan (SP) pertama kepada pemilik Mie Gacoan, yang dengan sengaja sudah melakukan operasional restoran di Jalan Pahlawan simpang Jalan Batutulis dan MV Sidik.
Agustian Syah mengatakan, surat teguran SP1 tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya surat pelimpahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada Satpol PP terkait adanya tempat usaha jenis restoran yang sudah melakukan operasional sebelum memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Berdasarkan pelimpahan yang mengacu pada Perda (Peraturan Daerah) Kota Bogor Nomor 2 tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan, kemudian kami melakukan pengecekan ke lokasi, kami cek perizinannya, kemudian kami panggil yang bersangkutan datang membawa berkas perizinan yang mereka miliki. Nah, karena saat ini mereka belum memiliki PBG kami tidak lanjuti dengan memberikan SP 1,” kata Agustian Syah.
SP1 tersebut dilayangkan dan sudah diterima oleh pelaku usaha pada Jumat (07/06/2024) kemarin. Dari hasil pemeriksaan awal dan pemanggilan pihak restoran, Agustian Syah menerangkan bahwa pihak resto sudah mengantongi beberapa item perizinan.
Seperti, urainya, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Analisa dampak lalu lintas (Andalalin) dari Dinas Provinsi Jawa Barat dikarenakan pelaku usaha mendirikan resto di jalan provinsi dan beberapa perizinan lainnya. “Meski demikian, pelaku usaha belum mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung,” tandasnya.
Kepada Satpol PP Kota Bogor, kata Agustian Syah, pelaku usaha tersebut mengaku telah mengurus pembuatan dokumen PBG dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Ia memastikan bahwa pihaknya, Pemkot Bogor tidak pandang bulu dalam penegakan Perda dan menerapkan aturan.
Namun Agustian Syah menjelaskan bahwa pihaknya harus berhati-hati agar tidak salah dalam mengambil langkah saat menegakan aturan dan mengambil tindakan. “Karena kita di Kota Bogor ini punya Perda tentang Bangunan Gedung tahun 2019, namun secara nomenklatur belum mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023,” katanya.
Sambil menunggu tahapan itu dimulai dan berjalan, Satpol PP Kota Bogor tetap berpegang pada Perda yang ada dalam melakukan pengawasan, pemantauan serta penindakan dengan melakukan patroli berkeliling ke setiap sudut kota, mendata dan memeriksa setiap keberadaan bangunan baru sambil juga menindak lanjuti pelimpahan pelimpahan dari Dinas PUPR.
“Harapan kami ke depan seluruh tempat usaha yang memang ingin melakukan usahanya harus melengkapi dengan semua perizinan, pelaku usaha bisa bersabar menunggu sampai dengan perizinan seluruhnya dimiliki. Karena walaupun UU Cipta Kerja memungkinkan untuk usaha, tapi setiap daerah memiliki muatan lokal. Aturan Perda yang juga harus dipatuhi pengusaha,” tegasnya.
Ini Kata Camat Bogor Selatan:
Menanggapi gaduh yang ditimbulkan itu, Camat Bogor Selatan, Irman Khaerudin menghimbau para pengusaha agar menghormati aturan yang berlaku. Ia juga menghimbau para pelaku usaha yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, agar selalu taat kepada setiap ketentuan dalam perizinan yang berlaku.
“Kami sangat menyambut baik adanya bidang usaha seperti itu, baik bagi perekonomian dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun semua harus taat pada aturan,” tandasnya. (be-007)
Discussion about this post