BOGOR – Informasi adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh komisi anti rasuah berhembus di Bumi Kuta Udaya Wangsa (Kabupaten Bogor). Enam orang Kepala Dinas juga dikabarkan terlibat isu setoran senilai Rp1,8 miliar.
KPK membantah adanya OTT namun membenarkan adanya kegiatan di Kabupaten Bogor. Rupanya, isu lebih cepat berhembus dibanding kerja penyidikan yang mungkin masih berlangsung.
Redaksi menerima informasi dari narasumber terpercaya yang membenarkan adanya tsunami di tubuh Pemerintahan Kabupaten Bogor itu.
Informasinya, bahwa enam orang Kepala dinas tengah berkumpul untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1,8 miliar dan diserahkan ke salah seorang staf.
BACAJUGA
Sumber tidak menyebutkan staf siapa yang dimaksud. Kabar ini juga memperkuat dugaan isu OTT yang sebelumnya berhembus dan dibantah banyak pihak.
Informasi narasumber lainnya menyebutkan, kegiatan KPK yang dimaksud bukan OTT, melainkan upaya pemeriksaan sederetan pejabat Pemkab Bogor, terkait banyaknya laporan masyarakat ke KPK.
Aduan tersebut, disebut-sebut erat kaitannya dengan sejumlah proyek infrastruktur fasilitas umum yang dinilai kurang transparan.
Sejumlah kepala dinas, mendadak sulit dihubungi. Kadis Kominfo Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal Widodo enggan mengangkat telp dari Redaksi.
Sekdis Kominfo, Ilham berhasil dihubungi. Namun ia mengaku tidak tahu informasi terkait isu tersebut. “Saya tidak tahu bang, saya tidak berwenang memberikan keterangan,” kata Ilham.
Redaksi lalu menghubungi salah satu kadis dan terhubung ke Kadishub Bayu Rahmawanto.
Namun ia menjawab tidak mengetahui sama sekali terkait penangkapan enam orang jajaran kadis tersebut. “Saya lagi rapat sama polres, sy nggak tau soal itu,” kata Bayu.
Begitupun dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika. “Gak tau,” singkatnya.
Lalu, jika benar adanya penangkapan enam orang kadis yang sedang mengumpulkan uang senilai Rp1,8 miliar itu terjadi, untuk siapa uang tersebut? Staf siapa yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan?
Pernyataan besar masih tersimpan rapi dalam benak redaksi. Semoga saja isu ini tidak benar dan Kabupaten Bogor tidak kembali mengukir sejarah di komisi anti rasuah. (Billy Adhiyaksa)
Discussion about this post