BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan awal tersebut, terungkap bahwa rancangan anggaran daerah diproyeksikan mengalami defisit hingga sekitar Rp3,3 triliun dari total belanja yang mencapai sekitar Rp14 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2027 telah memasuki tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dokumen KUA-PPAS sudah diparipurnakan minggu lalu bersama DPRD dan Pemerintah Daerah. Hari ini kami mulai melakukan pembahasan terhadap usulan yang diajukan pemerintah daerah,” ujar Sastra di Ruang kerjanya. Senin (27/7/2026).
Menurutnya, berdasarkan hasil penyusunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun, perhitungan sementara menunjukkan adanya defisit anggaran yang mencapai hampir Rp3,3 triliun.
BACAJUGA
“Defisit ini cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi DPRD maupun pemerintah daerah,” katanya.
Meski begitu, Sastra menegaskan bahwa usulan anggaran tersebut tetap mengedepankan berbagai sektor prioritas pembangunan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bogor.
Ia menilai besarnya defisit harus menjadi motivasi bersama untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan.
“Transfer dari pemerintah pusat sudah jelas dan bahkan mengalami pengurangan. Karena itu saya menyampaikan kepada Ketua TAPD, Pak Sekda, agar pemerintah daerah bersama DPRD mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Menurut Sastra, masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan. Optimalisasi pendapatan dinilai penting agar berbagai program pembangunan yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Bogor dapat tetap berjalan.
“Kalau kita lihat, semangat Pak Bupati sangat luar biasa untuk membawa Kabupaten Bogor menjadi lebih maju dan istimewa. Karena itu, kita harus bersama-sama mencari terobosan agar pendapatan daerah bisa meningkat,” ujarnya.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 akan berlangsung selama dua hari di tingkat komisi DPRD. Sastra menjelaskan, pembahasan tersebut melibatkan seluruh komisi agar anggota DPRD yang tidak tergabung dalam Badan Anggaran tetap dapat memberikan masukan terhadap dokumen anggaran.
“Hari ini dan besok pembahasan difokuskan di tingkat komisi. Komisi I, II, III, dan IV akan memberikan saran serta masukan terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebelum nantinya dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran,” tutupnya.
Discussion about this post