BOGOR – dalam Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan utama merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga satu dekade mendatang atau tahun 2036.
Kebijakan pembangunan daerah tidak boleh lagi disusun berdasarkan asumsi, melainkan wajib bertumpu pada data lapangan yang presisi.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat memimpin rapat pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) sekaligus membahas rencana tindak lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).
Mengingat pelaksanaannya hanya digelar setiap sepuluh tahun sekali, momentum ini dinilai sangat krusial bagi masa depan wilayah.
“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data,” tegas Rudy.
**Manfaatkan Tambahan Waktu 10 Hari**
Untuk memastikan kualitas hasil pendataan, Rudy menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala desa untuk memaksimalkan masa perpanjangan waktu pendataan selama 10 hari. Ia meminta seluruh unsur kewilayahan proaktif berkolaborasi dan melakukan sinkronisasi data bersama BPS.
“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan,” ujarnya mengingatkan.
Rudy menekankan agar sensus tidak sekadar dimaknai sebagai rutinitas penggugur kewajiban target administratif, melainkan ajang evaluasi menyeluruh atas dinamika ekonomi Kabupaten Bogor selama sepuluh tahun terakhir.
Ia menyoroti pesatnya pertumbuhan kawasan hunian, pusat perdagangan, destinasi wisata, kuliner, hingga menjamurnya usaha berbasis digital. Menurutnya, pergeseran pola bisnis ke ranah daring membuat banyak pelaku usaha rumahan tidak memiliki toko fisik, sehingga rawan luput dari pencatatan petugas.
“Ini harus kita pastikan masuk dalam pendataan,” kata Rudy.
Lebih jauh, ketersediaan data ekonomi yang riil dari sektor pertanian maupun nonpertanian akan menjadi instrumen vital untuk memetakan potensi daerah di mata dunia usaha. Pasalnya, Rudy mengakui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan daerah secara mandiri.
“APBD tidak akan cukup untuk membangun Bogor sendirian,” tuturnya.
Oleh karena itu, iklim investasi yang kondusif serta regulasi yang tertib mutlak diperlukan guna menarik minat investor yang mampu menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
Sejalan dengan pemutakhiran data ekonomi, Rudy juga menginstruksikan jajarannya untuk merapikan data sosial ekonomi masyarakat, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Rudy kembali mengingatkan bahwa keberhasilan pendataan tahun ini membawa dampak strategis yang melampaui batas administratif Kabupaten Bogor.
“Sensus ekonomi ini bukan untuk menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026. Ini untuk menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia untuk 10 tahun ke depan,” pungkasnya.



















Discussion about this post