BOGOR – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mendapat suntikan tenaga dari pemerintah pusat.
Melalui sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perbaikan sebanyak 6.500 unit RTLH di Kabupaten Bogor ditargetkan berjalan lebih cepat.
Langkah kolaboratif ini ditempuh mengingat tingginya angka kebutuhan hunian layak di wilayah Kabupaten Bogor yang belum sepenuhnya tertangani oleh anggaran daerah.
Selama ini, Pemkab Bogor telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merenovasi sekitar 2.750 unit RTLH setiap tahunnya sejak 2025. Namun, keterbatasan kapasitas fiskal daerah membuat dukungan lintas sektor menjadi krusial guna memperluas jangkauan penerima manfaat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyambut baik intervensi program dari Kementerian PKP yang dipimpin Menteri Maruarar Sirait tersebut. Menurutnya, penyediaan hunian yang aman dan nyaman merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
“Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas. Dukungan dari pemerintah pusat menjadi penguat agar upaya ini dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).
Meski mendapat tambahan kuota bantuan secara signifikan, Rudy menekankan bahwa aspek akuntabilitas tetap menjadi perhatian utama di lapangan. Ia meminta jajarannya memastikan proses penyaluran bantuan berjalan transparan dan mengacu pada basis data yang valid.
Pengawasan ketat ini diperlukan agar renovasi 6.500 unit rumah tersebut benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang paling membutuhkan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. **



















Discussion about this post