BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengingatkan bahwa lambannya proses pelayanan perizinan dapat menghambat masuknya investasi dan berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor segera membenahi sistem perizinan di tengah proyeksi defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun.
Menurut Sastra Winara, kondisi fiskal yang menantang harus dijawab dengan inovasi dari seluruh perangkat daerah. Salah satu langkah strategis ialah mempercepat proses perizinan agar investasi dapat tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Di tengah kondisi defisit yang cukup besar, SKPD harus melakukan inovasi agar pendapatan daerah bisa meningkat,” ujar Sastra, Selasa (28/7/2026).
BACAJUGA
Perizinan Cepat Jadi Penentu Minat Investor
Sastra menilai seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan diyakini menjadi faktor penting dalam menarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bogor.
Ia mengungkapkan, DPRD Kabupaten Bogor masih menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait proses pengurusan izin yang dinilai berbelit.
Keluhan tersebut meliputi izin usaha, izin pembangunan rumah, hingga berbagai jenis perizinan lainnya.
“Keluhan masyarakat paling banyak terkait pengurusan izin, baik izin usaha, izin rumah, maupun izin lainnya. Prosesnya masih cukup rumit,” katanya.
Menurut Sastra, bahkan ada investor yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan memperbaiki dokumen sesuai arahan perangkat daerah, namun izin yang diajukan belum juga diterbitkan. Dalam beberapa kasus, proses tersebut berlangsung hingga satu sampai dua tahun.
Reformasi Perizinan untuk Selamatkan PAD
Sastra menegaskan, pelayanan perizinan yang lambat bukan hanya merugikan investor, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas usaha, dan menambah penerimaan daerah.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan reformasi pelayanan perizinan sebagai prioritas.
Menurutnya, kepastian dan kecepatan pelayanan akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat kondisi fiskal daerah di tengah ancaman defisit APBD 2026.
“Perizinan yang cepat bukan hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi kunci untuk menarik investasi dan meningkatkan PAD Kabupaten Bogor,” tegas Sastra.***
Discussion about this post