BOGOR-Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia berencana membangun infrastruktur sentra layanan sosial bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Bogor. Hal itu langsung disambut baik oleh Bupati Bogor, mengingat jumlah ODGJ tertinggi di wilayahnya.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Pemkab Bogor selama ini telah memiliki dua pusat layanan sosial. Satu di antaranya merupakan sentra milik Kementerian Sosial, sementara satu lainnya adalah Balai Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang berada di Kecamatan Citeureup.
Menurut Rudy, balai milik Pemkab Bogor saat ini tengah dioptimalkan melalui revitalisasi infrastruktur agar mampu memberikan pelayanan yang lebih layak bagi masyarakat, khususnya ODGJ dan tunawisma.
“Kami sudah melakukan optimalisasi dengan memperbaiki infrastruktur Balai Kesejahteraan Sosial. Tempat untuk tunawisma dan ODGJ kini sedang direvitalisasi, bahkan kami menyiapkan fasilitas dengan konsep yang nyaman seperti guest house, sehingga siapa pun dapat berkunjung ke Balai Kesejahteraan Sosial,” ujar Rudy, Kamis (2/7/2026).
BACAJUGA
Ia juga mengapresiasi rencana Kemensos yang akan membangun sentra layanan sosial di Kabupaten Bogor. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat dilakukan secara maksimal.
“Kami tentu menyambut baik rencana Kementerian Sosial membangun infrastruktur layanan sosial di Kabupaten Bogor. Kami ingin memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa adanya batasan,” katanya.
Saat ini, kata Rudy, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mempersiapkan perencanaan untuk balai kesejahteraan tersebut.
“Pemkab bogor juga sedang mempersiapkan perencanaan untuk membangun balai kesejahteraan sosial baru, salah satu tempat yang tersedia ada di kelurahan Pondok Rajeg untuk ODGJ itu,” ujarnya.
Perlu diketahui, saat ini Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan jumlah ODGJ terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah ODGJ di Kabupaten Bogor mencapai 7.321 orang, tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
Sebelumnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa ODGJ merupakan salah satu dari 12 kelompok Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang menjadi prioritas pelayanan pemerintah.
“ODGJ menjadi salah satu dari sekian banyak kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, masyarakat berpenghasilan rendah seperti pengemis, gelandangan, hingga korban perdagangan orang,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menambahkan, Kementerian Sosial akan menyiapkan sentra-sentra layanan sosial di Kabupaten Bogor yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.
“Kita menyiapkan sentra-sentra di Kabupaten Bogor untuk bekerja sama dengan Bupati dalam melayani kelompok rentan ini, baik melalui layanan residensial maupun fasilitasi perawatan di rumah sakit. Untuk persoalan anggaran dan pembiayaan nanti akan kita selesaikan bersama,” pungkasnya. (Zulfi Kusuma)
Discussion about this post