BOGOR-Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat penanganan banjir Bogor melalui normalisasi saluran air dan penguatan penghijauan di wilayah.
Komitmen penanganan banjir tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Selasa (13/1/2026).
Rudy Susmanto mengatakan, Musrenbang Kelurahan dilaksanakan serentak di 19 kelurahan se-Kabupaten Bogor sebagai bagian dari penyusunan prioritas pembangunan daerah.
Pemerintah daerah, kata dia, tetap berupaya hadir langsung di sejumlah lokasi untuk menyerap aspirasi masyarakat, meski keterbatasan fiskal membuat setiap wilayah memiliki pagu indikatif.
“Melalui Musrenbang Kelurahan, aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui program teknokratik di perangkat daerah,” ujar Rudy.
Dalam Musrenbang Kelurahan Ciriung, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan strategis, terutama terkait banjir.
Dari 15 RW yang ada, tiga RW masih membutuhkan penanganan banjir melalui normalisasi saluran air lingkungan serta usulan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan PSDA, dengan koordinasi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Selain banjir, pengelolaan sampah juga menjadi isu yang dibahas. Rudy menyatakan, persoalan tersebut akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan tahun 2026 dan direncanakan berkelanjutan dalam APBD 2027.
Terkait bangunan di sempadan sungai, pemerintah daerah menempuh pendekatan musyawarah dan dialog dengan masyarakat.
Penataan kawasan bantaran sungai, termasuk rencana normalisasi Sungai Peugeot, dilakukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan warga dan stabilitas sosial.
Wilayah RW 1 dan RW 2 di sekitar Jalan Mayor Oking, mulai dari depan ITC Cibinong hingga kawasan Anggada, menjadi salah satu fokus penanganan.
Normalisasi saluran air dan penanganan penyumbatan di sejumlah titik disiapkan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.
Rudy juga menyoroti perubahan fungsi lahan yang dinilai turut memicu banjir. Sejumlah setu yang sebelumnya berfungsi sebagai tampungan air dan irigasi pertanian kini mengalami alih fungsi.
Menurut Rudy, pemerintah daerah tidak hanya melakukan normalisasi setu dan sungai, tetapi juga memperkuat kebijakan tata ruang dan penghijauan wilayah.
Mulai 2026, setiap kecamatan ditargetkan memiliki minimal satu hektare hutan kota. Sementara di tingkat desa dan kelurahan, disiapkan lahan minimal 1.000 meter persegi untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau.
Sejumlah program penghijauan telah berjalan, antara lain di ruas jalan tengah Bojonggede–Kemang, kawasan Citeureup seluas 48 hektare, wilayah selatan eks HGU Pancawati dan PTPN seluas 36 hektare, serta kawasan sekitar Stadion Pakansari.
Terkait rencana Peraturan Daerah tentang Drainase, Rudy berharap regulasi tersebut dapat memperkuat tata kelola saluran air agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung penanganan banjir. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan sungai dan lingkungan.
“Penanganan banjir dan pelestarian lingkungan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Rudy. (*)
Discussion about this post