CIBINONG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026.
Kesepakatan ini menegaskan arah pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan data digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (15/8), oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade.
Dokumen ini memuat kebijakan pembangunan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang juga mengacu pada arahan pemerintah pusat dan provinsi.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2026 akan mengedepankan modernisasi sistem berbasis digital dan pelayanan publik yang lebih responsif.
“KUA-PPAS ini menjadi pedoman utama dalam menentukan prioritas anggaran yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah,” ujarnya.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, menjelaskan bahwa seluruh kebijakan dalam KUA-PPAS diarahkan untuk memperkuat efisiensi belanja daerah, dengan fokus pada program yang langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk memperbaiki penataan ruang, mengurangi kesenjangan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis circular economy, serta menurunkan indeks risiko bencana,” kata Jaro Ade.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah segera menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026 sebagai bahan rancangan APBD 2026 yang nantinya kembali dibahas bersama DPRD.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2026 ini, Pemkab Bogor dan DPRD menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memastikan layanan publik berjalan lebih cepat, efisien, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.(*)
Discussion about this post